oleh

IKT Timah Datangi DPRD Babel, “Kami Ingin IUP Tetap Utuh!”

Menanggapi perihal tersebut, Ketua Pansus RZWP3K Adet Mastur menerangkan kembali bahwa perda zonasi ini untuk mengatur pengelolaan wilayah yang laut, bukan untuk mengatur wilayah darat yang telah menjadi kewenangan dari kabupaten/kota dan dituangkan dalam Perda RTRW.

“Yang laut kita atur dari 0-12 mil sesuai dengan kewenangan provinsi, yang harus dikelola dan dimanfaatkan. Apakah itu pertambangan, perikanan, pelabuhan, pariwisata dan pipanisasi/kabel-kabel, semua diatur agar nelayan bisa hidup dengan zona perikanannya, orang tambang juga begitu dan pariwisata. Apalagi parisiwata kita sudah ditetapkan pemerintah sebagai 10 besar destinasi wisata di Indonesia, maka sektor pariwisata mesti kita akomodirkan juga,” ungkapnya.

Loading...

Dan perlu diketahui juga, jelas Adet, bahwa laut Babel ini masuk dalam AKLI 1 Pelayaran. Oleh karenanya, menurut Ketua Komisi I itu, tidak mungkin alur Akli 1 ini ada sektor pertambangannya. “Makanya kita atur. Tidak hanya IUP PT Timah saja, swasta juga kita atur. Dan sampai detik ini kita belum pernah menghapuskan maupun menghilangkan (IUP PT Timah),” tukasnya.

Pihaknya juga berencana untuk melakukan rapat koordinasi dan konsultasi ke Kementerian ESDM berkenaan zero tambang khususnya di laut Belitung dan Belitung Timur berdasarkan hasil pertemuan Pokja RZWP3K dengan beberapa kementerian.

Komentar

BERITA LAINNYA