oleh

Hukuman Mati Koruptor?

WACANA pengenaan hukuman mati bagi koruptor belum cukup kuat untuk memberantas korupsi. Meski demikian, sejumlah kalangan masih menolak, karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia.

——————

Loading...

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang setuju dengan penerapaan hukum mati bagi koruptor. Meski demikian dia menilai, hukuman mati saja tidak akan cukup untuk memberantas korupsi.

“Besar kecil hukuman itu bukan sebuah fokus kita. Oke, untuk efek jera bisa diperdebatkan. Makin maksimal, makin lebih baik. Itu sudah pasti. Tapi itu saja tidak cukup,” ujar Saut di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/12).

Saut menuturkan, hukuman mati sejatinya telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Isinya, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Aturan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan UU 31/1999. Disebutkan, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Komentar

BERITA LAINNYA