oleh

Hukum Adat Sindang Mardika (Bagian Limabelas)

Terjadilah berbagai konflik antara Inggris dan Belanda dengan rakyat yang dipimpin oleh penguasa-penguasa lokal atau elit lokal yang ada di pulau Bangka. Muncullah perlawanan-perlawanan rakyat yang bertujuan mengusir penjajah yang biasanya dipimpin oleh penguasa lokal atau tokoh lokal, tokoh agama atau tokoh adat di pulau Bangka (Elvian, 2012:55-56).

Reaksi terhadap penetrasi bangsa asing kulit putih Inggris dan Belandapun bermacam bentuknya, ada yang menerima dengan adaptasi misalnya pada masa kekuasaan Inggris, seluruh kepala-kepala rakyat di pulau Bangka, mulai dari Jenang sampai Tumenggung dipanggil menghadap residen Inggris untuk Palembang dan Bangka, M.H Court dan mereka datang ke Mentok untuk diambil sumpah setia kepada kuasaan Inggris, sementara itu ada yang secara radikal menolak diambil sumpah setia seperti Raden Kling dan Raden Ali penguasa Toboali dan pulau Lepar yang selalu menghindar setiap panggilan untuk hadir di Mentok dan kemudian dengan berani membunuh Mr.

Loading...

Brown yang diangkat sebagai inspektur Inggris di Tooboo-alie (Toboali), begitu juga halnya dengan KA Hatam atau Depati Tjakraningrat VII di pulau Belitung dengan beraninya melawan pemerintah Inggris hingga harus mati tekerat. Pada masa awal kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di pulau Bangka, beberapa penguasa lokal seperti Batin Pa Amin, Batin Tikal, Demang Singayudha, Juragan Selan, Depati Bahrin, dan Depati Amir juga dengan radikal menentang dominisasi Belanda terhadap rakyat Bangka. Depati Amirpun bahkan rela melepaskan jabatan depatinya karena tidak rela melihat rakyat Bangka yang menderita akibat penjajahan Belanda, begitu juga dengan Demang Suramenggala dan para batin-batin di hampir seluruh distrik di pulau Bangka.

Di samping itu banyak juga yang menerima kedatangan Belanda dengan adaptasi seperti beberapa batin di distrik Pangkalpinang yaitu Batin Mendo Barat, Batin Bukit dan Batin Mendo Timur serta yang dilakukan oleh beberapa pribumi Bangka yang memiliki jabatan di pemerintahan Belanda. Dalam konteks beragam tanggapan masyarakat Bangka terhadap dominasi bangsa asing kulit putih, penulisan sejarah harus dilakukan secara objektif sehingga jelas kemudian siapa yang disebut pahlawan, pemberontak atau penghianat.

Komentar

BERITA LAINNYA