oleh

Hukum Adat Sindang Mardika (Bagian Limabelas)

Oleh: Akhmad Elvian – Sejarawan dan Budayawan Bangka Belitung, Penerima Anugerah Kebudayaan —

UNTUK menarik simpati rakyat pulau Bangka dan untuk menutupi motif penguasaan ekonomi serta tujuan sesungguhnya yaitu mengeruk kekayaan dari pulau Bangka, bangsa asing kulit putih, bangsa Inggris dan Belanda beralasan, bahwa kedatangannya ke pulau Bangka dalam upaya untuk menghapuskan pajak Timah Tiban yang dalam konteks hukum Eropa tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Loading...

—————

SEJAK berkuasanya Belanda dengan perantaraan serikat dagangnya VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) melalui pembelian Timah dari Sultan Palembang dengan kontrak dagang, dari Tahun 1717 Masehi hingga Tahun 1799 Masehi atau saat VOC dibubarkan, telah dikirim dan dikeruk kekayaan Timah dari pulau Bangka ke Batavia sebesar 1.069.793,3 pikul, atau seberat sekitar 64.187,60 ton Timah, yang tentu saja menjadi sumber pundi-pundi kekayaan untuk kerajaan Belanda. Tampaknya bangsa asing kulit putih baik Inggris dan Belanda ingin lebih banyak memperoleh kekayaan dengan mengeruk langsung Timah di pulau Bangka tanpa melalui perantara sultan Palembang.

Sejak bangsa asing kulit putih datang ke pulau Bangka, mereka menjumpai, bahwa di pulau Bangka telah berdiri sistem pemerintahan tradisional dengan penguasa lokal atau elit lokal yang memiliki sistem politik dan pemerintahan, budaya, aturan, serta adat istiadat kebiasaan setempat, misalnya sudah ada sistem politik dan pemerintahan lokal mulai dari jabatan Jenang hingga ke Tumenggung, memiliki adat istiadat dan kebiasaan sendiri dengan adat istiadat pribumi pulau Bangka, memiliki hukum adat yang dijunjung tinggi yaitu hukum adat Sindang Mardika yang salah satu pasalnya tentang pajak Timah Tiban.

Penetrasi sekaligus dominasi ekonomi bangsa asing kulit putih tidak saja membawa perubahan dalam masalah ekonomi akan tetapi juga membawa perubahan dalam bidang sosial dan budaya serta perubahan dalam bidang politik di pulau Bangka. Misalnya untuk memutuskan keterikatan politik, sosial dan kultural serta emosional antara masyarakat pulau Bangka dengan Palembang, pemerintah Inggris kemudian menghapus jabatan Tumenggung yang berkedudukan di Mentok, serta menghapus jabatan wakil sultan yaitu pangeran Adiwijaya di Bangka Selatan pada Tahun 1812 Masehi. Pemerintah Hindia Belanda yang kemudian berkuasa di Bangka sejak Traktat London, selanjutnya pada Tahun 1819 Masehi menerapkan Tin Reglement yang memonopoli pertimahan di pulau Bangka antara lain dengan melarang Timah dikelola oleh partikelir.

Komentar

BERITA LAINNYA