oleh

Hukum Adat Sindang Mardika (Bagian Kesebelas)

Oleh: Akhmad Elvian – Sejarawan dan Budayawan Bangka Belitung, Penerima Anugerah Kebudayaan

SETELAH perang Bangka yang dipimpin oleh Depati Amir (Tahun 1848-1851 Masehi), Pemerintah Kolonial Belanda menata dan membangun perkampungan baru, hampir di seluruh wilayah distrik di pulau Bangka.

Loading...

———————

KAMPUNG-kampung baru yang didirikan di pulau Bangka tersebut berdasarkan laporan residen Belanda dikatakan menjadi perkampungan yang regelmatig dari seluruh kampung yang ada di Hindia Belanda. Pemukiman penduduk di kampung yang baru dibangun ditempatkan dengan cara berderet dan berbaris mengikuti ruas jalan. Rumah-rumah penduduk tersebut selanjutnya disatukan oleh sebuah balai, biasanya tipe kampung yang dibentuk selalu mencari wilayah yang ada sumber mata air, ladang rumbia, dan di pertengahan kampung dibangun surau atau masjid serta dibagian ujung kampung dijadikan sebagai lokasi perkuburan.

Balai yang dibangun di kampung-kampung selain dipergunakan untuk mengawasi kondisi kampung-kampung, juga dipergunakan untuk pos-pos titik henti pegawai-pegawai dan Opas Pemerintah Belanda serta para pekerja yang mengangkut dan mendistribusikan barang-barang komoditi pada masa itu (Elvian, 2012:147-148). Tampaknya fungsi Balai di pulau Bangka pada masa pertengahan abad 19 Masehi bertambah luas kegunaan dan fungsinya, di samping untuk musyawarah adat menyelesaikan perkara-perkara adat, tempat pelaksanaan kegiatan adat di kampung dan untuk menyatukan rumah-rumah penduduk, balai juga difungsikan oleh Pemerintah Hindia Belanda (opas Belanda) untuk kepentingan militer dan kepentingan ekonomi.

Sementara itu hukum adat di pulau Belitung dilakukan pembinaannya oleh Depati dengan kewenangan yang dimilikinya meliputi: (1) Kalau membunuh dengan menganiaya, maka pembunuh juga dihukum bunuh, hukumannya digantung sampai mati; pembunuhan yang biasa dihisap dengan diturunkan menjadi budak raja turun temurun; atau membayar uang denda. (2) Kalau mencuri, maka hukumannya membayar denda serta mengganti barang juga mengganti barang-barang atau uang yang dicurinya; apabila tidak terbayarkan, maka diturunkan atau menjadi budak raja. Jika laki-laki yang mencuri dan jika anak bininya suka boleh ikut suami menjadi budak, jika tidak maka tiada paksaan. (3) Kalau orang menyumbang; lelaki dan perempuan dihukum mati dibuang ke Laut (sepanjang riwayat dimalang duja’) sebab ini perbuatan terlalu jahat menjadikan bala’ negeri; sakit penyakit segalanya, juga terhadap tanaman padi dan lainnya. (4) Kalau mengambil bini orang; hukumannya dibunuh atau digalangkan. (5) Kalau berhutang; hukumannya disuruh membayar. Jika tak terbayar atau tak mampu membayar maka mesti menjadi pengikut atau suruhan pemberi utang; nanti dihisap menjadi pembayarannya hingga habis hutangnya.

Komentar

BERITA LAINNYA