oleh

Hukum Adat Sindang Mardika (Bagian Depalanbelas)

Oleh: Akhmad Elvian – Sejarawan dan Budayawan Bangka Belitung, Penerima Anugerah Kebudayaan —

SETELAH masa kemerdekaan Republik Indonesia, pada Tahun 1959, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959, yang berisi larangan bagi orang asing terlibat dalam kegiatan perdagangan dan usaha lainnya kecuali dilakukan di ibukota kabupaten atau kotamadya atau daerah Swatantra (Sungailiat dan Pangkalpinang).

Loading...

——————

KEBIJAKAN ini dimaksudkan untuk mematahkan keterlibatan etnis Tionghoa dalam perdagangan dan usaha lainnya di kampung-kampung Indonesia, yang kebanyakan dikuasai oleh orang-orang Tionghoa Asing. Kebijakan ini hampir tidak berlaku sepenuhnya di pulau Bangka mengingat latar historis kedatangan orang Tionghoa ke Bangka dan pemukiman mereka sudah terbentuk sejak pulau Bangka di bawah kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam dan pemukiman orang Tionghoa telah berkembang di hampir 8 distrik di pulau Bangka pada masa Hindia Belanda, seperti di distrik Mentok, Pangkalpinang, Koba, Belinyu, Jebus, Toboali, Sungailiat dan Merawang.

Berdasarkan Sensus Tahun 1971, penduduk di Kabupaten Bangka berjumlah 362.438 jiwa dengan 45.829 jiwa adalah warga keturunan Tionghoa dan 53.356 jiwa adalah orang Tionghoa warga negara Asing, artinya 27 persen penduduk Kabupaten Bangka adalah etnis Tionghoa dan hampir 54 persen dari etnis Tionghoa adalah warga negara Asing, sedangkan di Pangkalpinang pada Tahun 1970, etnis Tionghoa yang berkewarganegaraan asing sekitar 15.000 orang. Oleh sebab itu usaha perdagangan dan usaha lainnya seperti moda transportasi darat antara Pangkalpinang dan Sungailiat yang dijalankan oleh orang Tionghoa warganegara Indonesia mereka namakan dengan POWNIS (Persatuan Oto-oto Warga Negara Indonesia), untuk mempertegas eksistensi usahanya dan sebagai implementasi dari kebijakan pada PP 10 Tahun 1959.

Saat ini telah terjadi pergeseran peran yang signifikan etnis Tionghoa di Bangka pada saat setelah reformasi. Dalam perkembangannya banyak etnis Tionghoa Bangka dan Belitung yang terjun menjadi politisi yang kemudian duduk di lembaga eksekutif dan legislatif, bahkan berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2019 yang duduk di kursi legislatif DPR RI dari Bangka Belitung, 2 dari 3 kursi yang tersedia adalah orang Tionghoa. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena banyak juga orang non Tionghoa, justru memilih orang Tionghoa ketimbang memilih calon wakilnya yang non Tionghoa, sedangkan orang Tionghoa secara kompak memilih calonnya yang Tionghoa. Partisipasi politik etnis Tionghoa juga kemudian menjadi sangat tinggi dalam setiap pemilihan umum.

Komentar

BERITA LAINNYA