oleh

Eks Napi Koruptor Boleh Nyalon di Pilkada!

*DPR Putuskan Pakai UU Nomor 10 Tahun 2016

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) optimistis DPR RI dapat memasukkan aturan larangan mantan koruptor untuk ikut Pilkada dalam poin revisi UU. Sehingga Peraturan KPU (PKPU) yang bakal dibuat tidak lagi digugat. Sementara DPR RI memutuskan akan memasukkan agenda revisi UU pada Januari 2020 mendatang.

Loading...

——————-

ARTINYA, Pilkada 2020 tetap menggunakan UU Nomor 10 Tahun 2016. Dimana mantan napi korupsi boleh ikut dalam pilkada.

Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, perdebatan yang selama ini terjadi bukan pada substansi. Semua pihak setuju jika korupsi menjadi musuh bersama. Yang tidak disetujui, adalah aturan itu belum diatur dalam UU. Pihaknya akan terus mendorong revisi UU tersebut.

“Kami juga memperhatikan Judicial Review di MA. Semua jadi pertimbangan. Termasuk rapat terakhir dengan DPR. Setelah harmonisasi, kami putuskan. Hingga saat ini KPU masih memasukkan aturan itu dalam draft PKPU,” kata Arif di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Saat ini, PKPU tentang Pilkada 2020 ini sedang dalam tahapan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam tahapan tersebut, KPU mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Termasuk dari partai politik yang meminta agar KPU menyerahkan penilaian terhadap calon eks napi koruptor kepada masyarakat.

Komentar

BERITA LAINNYA