oleh

DPRD “Terdesak” Jeritan Nelayan, RZWP3K Kemungkinan Berubah?

“Tanggapan dan saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan belum diterima sebagai salah satu syarat melaksanakan paripurna, dengan ini kami sampaikan rancangan tersebut belum diparipurnakan,” jelasnya.

Untuk pengesahan RZWP3K, kata Amri, akan dilaksanakan lebih lanjut sesuai pedoman dan aturan berlaku. Tak hanya Raperda RZWP3K yang belum diparipurnakan, satu raperda lainnya yakni tentang Jaminan Mutu Hasil Perikanan juga belum disahkan.


Loading...

“Rancangan ini telah dibahas belum dapat diparipurnakan dan akan dilanjutkan pada tahun 2020,” imbuhnya.

Terpisah, Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah dihadapan massa nelayan menyebutkan, bahwa jika pun raperda zonasi ini disahkan, pihak yang merasa keberatan bisa melakukan melalui jalur gugatan di pengadilan.

“Jangan berpikir ini diparipurnakan sekali ketok sah, endak seperti itu. Karena keluar rekomendasi KKP ini masih berproses di DPRD, lewat komisi hingga fraksi yang membawa aspirasi yang disampaikan para nelayan. Inilah mekanisme kita dalam membuahkan perda.

Jika ini sudah dilalui dan masih tidak sesuai dengan kehendak, saya rasa ada mekanisme lain untuk menyampaikan komplainnya,” tutur Fatah.

Komentar

BERITA LAINNYA