oleh

Dinkes Diminta Menganalisa Imbas Kenaikan Iuran BPJS

*Pertanggal 1 Januari Mulai Naik
TOBOALI – Iuran BPJS kesehatan resmi naik pertanggal 1 Januari 2020. Kenaikan iuran tersebut seiring dengan berlakunya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 75 tahun 2019.

Menurut Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Kebangkitan Bangsa (FKSKB) DPRD Bangka Selatan, Abu Hairi melalui Wakil Ketuanya, Samsir, Perpres tersebut merupakan dasar hukum adanya kenaikan iuran BPJS kesehatan untuk sebuah solusi terkait adanya hutang BPJS kepada pemerintah. Adapun rincian kenaikannya tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 34 Perpres 75 tahun 2019 itu, yakni untuk kelas I sebesar Rp 150 ribu perorang dan perbulannya, kelas II sebesar Rp 110 ribu perorang dan perbulannya dan untuk kelas III sebesar Rp 42 ribu perorang dan perbulannya.


Loading...

Untuk itu, Samsir mengingatkan Pemkab Basel yang memang merupakan kabupaten yang memiliki capaian Universal Health Coverage (UHC) paling rendah. Semestinya, lanjut Politisi PKS itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Basel harus melihat dan menganalisa kembali imbas dari kenaikan iuran tersebut.

Artinya, apakah akan menjadi solusi untuk menaikan UHC atau justru sebaliknya. Sebab, dengan diberlakukan Perpres itu ada 3 kemungkinan yang akan terjadi di antaranya masyarakat yang akan masuk sebagai peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau peserta mandiri tidak mau ikut dan mendaftar sebagai peserta BPJS kesehatan, terjadinya penurunan kelas dari kelas yang tinggi ke kelas yang rendah dan terjadinya peserta yang menonaktifkan kartu yang dimiliki dengan tidak mau membayar lagi kelanjutannya.

Komentar

BERITA LAINNYA