oleh

Dinkes Diminta Menganalisa Imbas Kenaikan Iuran BPJS

“Saat ini pun untuk mengejar target yang ditentukan Pemkab Basel telah mengalokasikan kurang lebih Rp 12 miliar untuk 25 ribu jiwa, khususnya untuk peserta PBI. Ini perlu dilakukan peninjauan kembali atas penerapan Perpres itu. Apakah ada kemungkinan untuk kembali menggunakan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) seperti JKBS (Jaminan Kesehatan Bangka Selatan) karena hanya dengan setengah dari Rp 12 miliar itu sudah bisa mengakomodir seluruh masyarakat di Bangka Selatan,” jelas Samsir, kepada Babel Pos, Jumat (3/1/2020).

Ia menilai, kenaikan iuran BPJS justru akan membuat tugas BPJS menjadi lebih berat untuk merubah image BPJS menjadi baik dan menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, diharapkan dengan kenaikan iuran ini harus dibarengi juga dengan memperbaiki kualitas pelayanan dilapangan sehingga tidak mengecewakan para peserta.


Loading...

“Nanti kita lihat saja efek dari kenaikan iuran ini, apakah akan bisa menutup defisit atau sebaliknya malah makin menambah defisit. Dengan ketiga kemungkinan itu maka imbas besarnya akan menambah defisit,” ujar Samsir.

Berkaitan dengan hal itu, kata Samsir, Fraksi KSKB akan segera meneruskan ke Komisi I sebagai Komisi yang membidangi kesehatan. “Kalau saya pribadi dan sekaligus sebagai Wakil Ketua Fraksi KSKB lebih setuju pengelolaan pelayanan kesehatan dikembalikan dengan sistim Jamkesda, melalui program JKBS karena lebih ringkas dan tidak ribet dan semua masyarakat atau yang sakit bisa diakomodir,” tuturnya. (tom)

Komentar

BERITA LAINNYA