oleh

Diduga Selewengkan Dana CSR Rp 1,2 M, Kades Beloh Laut Di-Prodeo

KEJARI Bangka Barat (Babar) menetapkan tersangka dan menahan Kades Belo Laut Kecamatan Muntok Amrin Saini. Amrin ditetapkan tersangka 29 Juni dan ditahan 6 Juli terkait penyelewangan dana CSR atau sumbangan pihak ketiga.

————–

Loading...

KAJARI Dr Neva Sari Susanti didampingi Kasi Pidsus Agung, Kasi Intel Yuni Hariaman, Kasi Pidum Hendra, Kasi Datun Hendro P dan Kasi Barang Bukti Desember melakukan jumpa pers Rabu (25/7) terkait hal itu. Dikatakan Kajari pihaknya sudah menahan Amrin untuk 20 kedepan dan diperpanjang 40 mendatang.”Sudah kita tahan dan dititipkan di Rutan Muntok,”ujarnya.

Neva mengatakan, Amrin disangkakan menyelewengkan dana CSR dari perusahaan sawit PT GSBL dan bantuan pihak ketiga kapal isap. Dalam pemeriksaan sebanyak 150 saksi sudah dimintai keterangan dan mengembalikan kerugian negara. Saksi yang diperiksa terdiri dari warga, RT, RW, Kadus dan anggota BPD. Amrin sejak menjabat dari 2013 sampai 2017 menggunakan uang itu tanpa aturan dan dibagikan ke perangkat desa sebagai uang tunjangan hari raya (THR).

Masih dikatakan Neva, pihaknya sudah menyarankan agar Amrin mengembalikan uang yang digunakan tanpa laporan pertanggung jawaban. Sampai beberapa kali pemeriksaan, Amrin tidak memiliki itikad baik mengembalikan uangnya. Sedangkan perangkat desa sudah mengembalikan uang yang dibagikan Amrin sebagai THR.”Kerugian negara mencapai Rp1,2 miliar, yang dibagikan ke perangkat desa memang tidak besar, ada Rp500 ribu sampai Rp2 juta, kita juga mengamankan 1 unit mobil Hilux sebagai barang bukti,”ungkapnya.

Dalam pengelolaan CSR dan bantuan pihak ketiga menurut Neva, Kades harus memasukannya kedalam APBDes karena merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes). Penggunaanya sendiri harus jelas harus persetujuan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Kades harus mengerti mengelola dana desa, CSR dan bantuan pihak ketiga jangan asal pakai tanpa persetujuan BPD.

Dilanjutkannya, Kejari sendiri sudah melakukan MoU dengan Apdesi Babar terkait pendampingan pengelolaan dana desa. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Amrin menyelewengkan dana pihak ketiga. TP4D yang sudah dibentuk merupakan pendamping dan penyuluh dari Kejari dimana langsung dipimpin Kasi Intel terus memberi arahan ke Kades agar menggunakan dana Desa sesuai aturan.”Kita sudah memberi kiat mencegah tindakan pidana korupsi ke Kades, karena kita lebih kepada mencegah dan pengembalian kerugian negara,”terangnya.

Sementara itu Kasi Pidsus Agung A menambahkan untuk tersangka kasus ini hanya Amrin karena tidak ada itikad baik mengembalikan kerugian negara. Amrin sendiri akan dijerat UU Tipikor dengan ancaman kurungan 4 tahun. Selain Desa Belo Laut, pihaknya juga sudah mendapatkan laporan terkait hal yang sama yakni Desa Air Belo, Air Limau dan Mayang. Untuk tiga desa itu masih dalam penyelidikan.”Kita lebih kepada pengembalian kerugian, kalau dikembalikan kasusnya bisa kita hentikan,”terangnya.(his)

Komentar

BERITA LAINNYA