oleh

Didit: Proses Hukum!, Erzaldi: Tidak Ada Kata Damai

Marshal meminta supaya pemerintah provinsi dan daerah menyelesaikan persoalan tambang dengan cara yang manusiawi dan berpihak pada masyarakat kecil. Begitu juga dengan institusi penegak hukum jangan sampai gegabah menyesaikan kasus ini melalui jalur penegakan hukum semata. “Sekali lagi, bijaksanalah bagi pemerintahnya dan mawas diri karena tak sanggup menyediakan lapangan pekerjaan yang layak itulah. Kalau sampai konflik ini diselesaikan melalui penegakan hukum pasti masyarakat kecil yang menambang itulah yang jadi korbannya,” ucapnya.

“Kalaupun harus ada diselesaikan melalui penegakan hukum, maka supremasi hukum harus ditegakkan tegas mulai dari atas. Yakni pihak-pihak pemilik modal hingga patron (pelindung) yakni oknum-oknum harus dimintai pertanggung jawaban hukum. Jikalau sampai penegakan hukum hanya tegas ke bawah dan pandang bulu, maka dikhawatirkan konflik lebih besar akan terjadi lagi. Dan akan terus berulang-ulang,” ingat calon Doktor Ekonomi Universitas Borobudur Jakarta.

Loading...

Dalam kondisi ekonomi sulit saat ini, pemerintah menurutnya harus mampu membuat kebijakan di sektor perekonomian yang pro-rakyat. Marshal mendesak agar pengelolaan APBD di daerah ini dominan dikerahkan untuk mengangkat sektor perekonomian secara ril. Jangan lagi APBD dan APBN –yang terjatah- tergerus hanya untuk sektor belanja konsumtif kepegawaian semata.

Komentar

BERITA LAINNYA