oleh

Deadlock, Menkes Makin Terpojok, DPR Tolak Kenaikan BPJS Kes

JAKARTA – Lagi-lagi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjadi bulan-bulanan dalam gelaran rapat kerja Komisi IX DPR terkait kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berlangsung kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1). Bahkan wakil rakyat mayoritas mengancam keluar dari raker setelah Kemenkes lagi-lagi beralasan defisit menjadi akar persoalan dalam penanganan BPJS.

“Kalau memang sekarang belum ada jawaban, buat apa rapat kerja? Daripada rakyat berharap banyak tetapi tidak ada hasil. Untuk apa?. Untuk diketahui BPJS adalah jaminan kesehatan untuk rakyat, bukan asuransi. Kalau setiap tahun terjadi defisit, ini hal wajar, bukan selalu menjadi alasan dalam penanganan masyarakat,” tegas anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning dari PDI Perjuangan.

Loading...

Dengan lantang Ribka menyatakan siap dipecat partainya yang notabene partai pendukung pemerintah karena menolak kenaikan iuran JKN. ”Tak apa saya dipecat dari Partai, atau tidak lagi jadi anggota DPR, asal saya bisa memperjuangkan hak rakyat. Saya duduk di sini atas nama rakyat Pak, jadi ingat, apa pun alasan yang ada sampaikan, jika memang tidak berkenan bagi rakyat, jelas saya tolak,” tandas Ribka.

Dari pembahasan awal, sambung Ribka, Kemenkes khususnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mampu mengatasi masalah krusial. Bukan hanya memberikan laporan di atas kertas, tapi dampaknya tidak ada bagi masyarakat. ”Tolong catat rekan-rekan wartawan. Bahwa hari ini kami menolak kenaikan BPJS jika tidak berpihak pada rakyat. Jangan diputar balikan beritanya, tak baik. Jika iuran itu tetap dinaikan, tanpa persetujuan DPR maka jelas melanggar aturan!” timpalnya.

Komentar

BERITA LAINNYA