oleh

Datangi Kantor Dinas ESDM Babel, Nelayan Teluk Kelabat Tuntut Penghentian KIP

Babelpos.co  PANGKALPINANG – Puluhan nelayan asal Teluk Kelabat mendatangi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Kedatangan sekitar pukul 11.30 WIB tersebut menuntut agar kapal isap produksi (KIP) yang beroperasi di wilayah laut Teluk Kelabat, Belinyu, Kabupaten Bangka, dihentikan.

Kepala Dinas ESDM Babel, Suranto Wibowo menyambut langsung para nelayan dengan beraudiensi di teras kantor. Upaya nelayan agar KIP dihentikan ini pun sudah dilakukan sejak tahun 2014 lalu, diantaranya menghadap DPRD Bangka, bahkan katanya Gubernur Babel. Hanya saja, KIP tetap saja beroperasi dan menambang di sana.

Loading...

Selain menggangu alur Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), keberadaan KIP juga menganggu mata pencaharian nelayan dikarenakan rusaknya ekosistem di sana.

“Kami minta Distamben mengerti karena ini daerahnya konflik. Biarpun mereka mengantongi izin, belum tentu izinnya bener,” ujar Ketua Forum Aliansi Masyarakat Pesisir dan Ketua Nelayan Teluk Kelabat Bersatu, Rasyidi.

Dari pengamatan para nelayan sendiri, KIP yang diduga sering beroperasi cuma satu unit. Mereka mempertanyakan soal perpanjangan izin KIP tersebut, dimulai dari tahun 2008 dan diperpanjang tahun 2018. Ada juga soal perubahan nama pemilik KIP yang dulunya PT. ACL (Arta Cipta Langgeng), sekarang PT Semesta Surya Persada (SSP).

“Sudah (bertemu dengan pemilik KIP, red), karena mereka hanya gimana-gimana (belum jelas, red),” kata Rasyidi.

Rasyidi juga menampik kalau ada nelayan yang mendapatkan kompensasi dari keberadaan KIP. Pasalnya, pihaknya dengan tegas tidak pernah mengizinkan aktivitas KIP di Teluk Kelabat, walaupun dibayar kompensasi hingga Rp 2.000 M.

“Itu masyarakat yang mana, nelayan yang mana? Jangan selalu masyarakat nelayan yang diintimidasi. Yang jelas kami datang ke sini nelayan dan masyarakat yang terkena dampak,” tegas Rasyidi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala ESDM, Suranto Wibowo mengakui bahwa pihaknya tidak bisa secara langsung menghentikan aktivits KIP di sana. Apalagi, KIP disana sudah mengantongi izin dan beroperasi. Kasus ini berbeda dengan yang ada di Rambat, Mentok, Bangka Barat. Pihaknya bisa meminta pemberhentian aktivitas karena KIP memang belum beroperasi.

Kemudian, persoalan perizinan yang diberikan kepada PT ACL, awalnya diberikan oleh pihak Kabupaten Bangka. Maka dari itu, pihaknya perlu berkoordinasi kembali mengenai hal ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No.43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, ada soal mekanisme evaluasi yang dilakukan Gubernur terhadap status Clean and Clear (CnC).

Komentar

BERITA LAINNYA