oleh

Dari Tandu Sampai ke Oto Pownis (Bagian Kelima/Habis)

Pada Tahun 1959, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 yang berisi larangan bagi orang asing terlibat dalam kegiatan perdagangan dan usaha lainnya kecuali dilakukan di ibukota kabupaten atau kotamadya atau daerah Swatantra (di pulau Bangka, daerah yang boleh melakukan kegiatan perdagangan dan usaha lainnya sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut yaitu di wilayah Sungailiat dan Pangkalpinang).

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mematahkan keterlibatan etnis Tionghoa dalam perdagangan dan usaha lainnya di kampung-kampung Indonesia, yang kebanyakan dikuasai oleh orang-orang Tionghoa Asing. Kebijakan ini hampir tidak berlaku sepenuhnya di pulau Bangka mengingat latar historis kedatangan orang Tionghoa ke Bangka dan pemukiman mereka sudah terbentuk sejak pulau Bangka di bawah kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam dan pemukiman orang Tionghoa telah berkembang di hampir

Loading...

10 distrik di pulau Bangka pada masa Hindia Belanda, seperti di wilayah Belinyu, Jebus, Toboali, Merawang, Mentok, Sungaiselan dan Koba.

Berdasarkan Sensus Tahun 1971, penduduk Kabupaten Bangka berjumlah 362.438 jiwa dengan 45.829 jiwa adalah warga keturunan Tionghoa dan 53.356 jiwa adalah orang Tionghoa warga negara Asing, Artinya berdasarkan sensus tersebut 27 persen penduduk Kabupaten Bangka adalah etnis Tionghoa dan hampir 54 persen dari etnis Tionghoa adalah warga negara Asing, sedangkan di Pangkalpinang pada Tahun 1970, etnis Tionghoa yang berkewarganegaraan asing sekitar 15.000 orang.

Oleh sebab itu usaha perdagangan dan usaha lainnya seperti moda transportasi darat antara Pangkalpinang dan Sungailiat yang dijalankan oleh orang Tionghoa warganegara Indonesia mereka namakan dengan POWNIS (Persatuan Oto Warga Negara Indonesia), untuk mempertegas eksistensi usahanya dan sebagai implementasi dari kebijakan pada PP 10 Tahun 1959.

Komentar

BERITA LAINNYA