oleh

Dana CSR dari Kapal Isap dan Pihak Ketiga, JPU Sebut Kades Beli Mobil dan Tanah

Babelpos.co  PANGKALPINANG – Kepala desa Belo Laut, Muntok Amrin Saimi resmi menyandang status terdakwa. Status itu didapat setelah menjalani sidang perdannaya di Pengadilan Tindak Pinada Korupsi Pangkalpinang, Kamis (11/10) kemarin. Amrin didakwa atas korupsi penyalahgunaan dana bantuan pihak ketiga selama 2013 sd 2017 dari perusahan Kapal Isap Produksi (KIP) dan PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL).

Dalam dakwaan tim jaksa penuntut umum dari Kejari Bangka Barat, yang diketua Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, beranggota Heru Pujakesuma, Mochamad Ariffudin, Doddy Darendra Praja, Andri Timur dan M. Syaran Jafizhan, menyebutkan bahwa ada penyalahgunaan dana sebesar Rp 1.296.701.511. Dana tersebut tidak dimasukkan ke dalam rekening kas Desa Belo Laut sebagai bagian dari pendapatan desa. Tetapi hanya dimasukan ke dalam rekening lain. Hal ini bertentangan dengan pasal 3 Ayat (1) UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

loading...

Di hadapan majelis hakim yang diketuai, Sri Endang Amprawati Ningsih, JPU mengatakan bahwa terdakwa telah mempergunakan uang pihak ketiga tidak sesuai peruntukan. Seperti simpan pinjam pejabat desa, beli mobil hingga beli tanah piktif.

Pembelian 1 unit mobil Toyota HILUX 2.0 L MT Pick Up warna silver Metalik nomor Polisi B-9205-DJ dengan nomor Rangka MR0AW12G680011455 dan nomor mesin 1TR6603732 atas nama Tung Nyan Tjipto Harjono yang dibeli terdakwa pada tahun 2013 seharga Rp 148 juta. Pembelian lahan tanah pada tahun 2013 sebesar Rp30 juta yang mana pembelian lahan tanah tersebut adalah lahan milik terdakwa sendiri. Pembayaran pembebasan lahan tanah Kantor desa berukuran 15 x 30 M sebesar Rp35 juta tahun 2016.

Menariknya lagi, dana tersebut oleh pria 52 tahun dipergunakan untuk kegiatan simpan pinjam. Terungkap dalam daftar pengeluaran pejabat desa, BPD hingga dusun ramai-ramai meminjamkan uang tersebut. Terungkap pengeluaran uang untuk pinjaman mencapai Rp belasan juga. Selain itu juga uang tersebut disebar terdakwa kepada perangkat desa hingga RT berupa pemberian insentif dan THR sejak tahun 2013 sampai dengan 2017. Lebih menariknya lagi terungkap seorang oknum wartawan turut kecipratan sejumlah uang.

Komentar

BERITA LAINNYA