oleh

Dalam Sehari, 25 Peserta BPJS Kesehatan Mengajukan Turun Kelas

“Silakan dibuka data apakah dengan tarif sebelum kenaikan partisipasi masyarakat berapa persen yang aktif membayar dan apakah jika dinaikkan ini tidak semakin memberatkan masyarakat, mengapa hal seperti ini tidak menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dalam membuat kebijakan,” tutur Rio.

Menurut politisi PKS ini, pihaknya selaku pemerintah daerah tentu sangat terbebani dengan kebijakan tersebut. Pertama, Rio beralasan karena keluarnya kebijakan itu pada akhir tahun anggaran, sementara pembahasan sudah selesai. Kedua, disisi lain, awal tahun 2020 sudah menggunakan skema baru dalam pembayaran BPJS.

Loading...

“Lalu darimana pemerintah daerah menutup kekurangannya, jelas ini sangat membebani APBD di daerah. Saya bisa memahami masyarakat yang kemudian berpindah dari kelas 1 ke kelas 2 atau 3, karena mereka tahu BPJS ini sifatnya wajib yang harus dibayar setiap bulannya tentu akan menjadi beban mereka jika tetap menggunakan kelas 1. Maka pemerintah pusat sebaiknya mengkaji kembali agar kenaikan BPJS ini bukan menjadi masalah baru bagi masyarakat kita,” pungkas Rio. (pas)

Komentar

BERITA LAINNYA