oleh

Awas! Setrum PLTS?

*Tarmizi Kumpulkan Camat dan Kades

INDIKASI bakal ‘kesetrum’-nya para Kades dan beberapa pejabat di Pemkab Bangka dalam kasus pengadaan lampu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), langsung disikapi Bupati Bangka H Tarmizi Saat. Apalagi kasus itu sudah menjadi sorotan pihak penyidik Kejari Bangka.

Loading...

——————-

“SAYA siang ini rapat bersama beberapa kepala desa termasuk juga camat, karena kita ada masalah PLTS dan saya juga tidak tahu persis seperti apa?” sentilnya dihadapan pejabat Pemda Bangka, kemarin.

BACA: Puluhan Desa di Kabupaten Bangka “Tersengat” PLTS

Sentilan Tarmizi itu ia kemukakan saat Pelantikan Direktur BUMD PDAM Tirta Bangka. Ia menyatakan langsung mengumpulkan camat dan para kades yang desanya terlibat pengadaan lampu PLTS. Termasuk juga para camat dan sekcam terkait pemberitaan dugaan korupsi PLTS di desa yang disidik Pidsus Kejaksaan Negeri Bangka ini.

BACA: Pidsus Kejari Bangka Bidik Aktor Utama Dugaan Korupsi PLTS

Seperti diketahui, sebelumnya, pihak Pidsus Kejaksaan Negeri Bangka membidik pengadaan lampu PLTS di sejumlah desa Kabupaten Bangka. Proyek dana desa senilai Rp 18 juta per unit ini rata-rata sebanyak 2 unit dilakukan pengadaannya. Proyek yang terkesan dikondisikan ini sebelumnya telah menuai pro dan kontra di kalangan desa, termasuk adanya informasi dugaan aliran upeti ke sejumlah pihak untuk memuluskannya.

BACA: Dampak “Setrum” PLTS, Dewan Prihatin Nasib Desa

Mencuatnya kasus ini juga disorot anggota DPRD Bangka, Sufiyan. “Penggunaan dana desa harus benar-benar sesuai dengan peruntukannya. Semua stake holder baik aparat penegak hukum, LSM, dan masyarakat luas harus mengawal penggunaan dana desa, karena Undang-Undang desa telah mengamanatkan dana desa agar tidak diselewengkan oleh siapa saja, termasuk oknum aparat desa yang notabene sebagai pengguna anggaran,” kata Sufiyan kepada Babel Pos.

Politisi dari fraksi Demokrat ini mengaku sangat prihatin apabila dugaan pengadaan lampu jalan PLTS tersebut terjadi indikasi korupsi. Ia pun menyatakan wajib mendukung aparat penegak hukum mengusut tuntas permasalahan tersebut. “Mengingat negara kita adalah negara hukum, kita wajib menegakkan pemerintah yang bersih Good Governance dari praktek korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dari mulai pemerintah desa,” tukasnya.

Komentar

BERITA LAINNYA