oleh

Asal Usul Tak Jelas, Sama Saja Perdagangkan Timah Ilegal

PANGKALPINANG – Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel), Dedy Yulianto sepertinya satu pemahaman dengan pemerintah pusat yang memberlakukan adanya syarat Competent Person Indonesa (CPI) pada ekspor timah Babel. Dia menilai, CPI sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1827 Tahun 2018 sebagai penilai independen yang bertugas mencatat sumber daya yang menjadi cadangan agar asal usul bijih timah itu sendiri sehingga dapat diketahui dengan jelas asal usul pasir timah yang didapat oleh perusahaan timah.

“Untuk urusan mendapatkan timah tentunya dari IUP yang bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar dari pemilik IUP. Selain itu juga RKAB yang disetujui oleh Gubernur mesti sesuai dengan fakta di lapangan, tidak ada lagi istilah RKAB rekayasa seperti selama ini,” sebutnya, Minggu (16/6) kemarin

Loading...

Deddy menambahkan, pemangku kebijakan dalam persetujuan Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB) mestinya harus melihat dulu luas Izin Usaha Pertambangan (IUP), produksi perhari, berapa pemindahan tanah yang dilakukan.

“Artinya hasil produksi dan usulan RKAB dari hulu sampai hilir mesti jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Komentar

BERITA LAINNYA