oleh

Ada Usulan Bailout Jiwasraya

“Dua kasus tersebut cukup telak menggambarkan kelemahan dan kekurangan pada institusi penegak hukum dan instrumen pengawas jasa keuangan di dalam negeri. Terlebih, kejahatan korporasi yang diotaki pimpinan manajemen BUMN itu baru bisa diungkap saat ini,” ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (18/1).

Menurutnya, kejahatan korporasi itu sudah berlangsung lama. Bahkan, indikator penyimpangan investasi dana publik tersebut telah diperkuat oleh laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa tahun lalu.


Loading...

“Ini sudahbertahun-tahun dan mengemuka di ruang publik. Khususnya pada komunitas pasar modal. Namun, penegak hukum dan instrumen pengawas jasa keuangan tidak segera bertindak melakukan pencegahan atau penindakan. Jiwasraya membukukan laba semu sejak 2006 dengan merekayasa akuntansi. Sejak 2015 Jiwasraya menjual produk tabungan dengan tingkat bunga sangat tinggi, di atas bunga deposito dan obligasi,” paparnya.

Politisi Partai Golkar itu menilai hasil jualan produk tabungan itu diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana kualitas rendah yang mengakibatkan terjadinya negative spread. Jiwasraya, lanjutnya, per 2017 diketahui merekayasa laporan keuangan. Yakni mengaku untung. Padahal rugi karena kekurangan pencadangan Rp7,7 triliun.

“Pertanyaannya mengapa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak segera bertindak. Mestinya menjadi informasi berharga bagi penegak hukum untuk mencermati modus kejahatan korporasi,” ucapnya.

Komentar

BERITA LAINNYA