oleh

Tarik Ulur Pembebasan Ba’asyir, Dinilai Tak Miliki Landasan Hukum

*Langkah Jokowi Bebaskan Ba’asyir Dinilai Tak Miliki Landasan Hukum
PRESIDEN Joko Widodo dinilai tidak mempunyai landasan hukum untuk membebaskan terpidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir. Jika keputusannya terus berlanjut, Jokowi dianggap akan melangkahi konstitusi.

“Jika tidak ada landasannya ini akan mengacaukan sistem, artinya meski dengan pertimbangan kemanusiaan tetap harus ada landasannya. Jika tidak, presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi atau negara hukum,” ujar Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar kepada JawaPos.com (Grup Babelpos.co), Selasa (22/1).

Ia menerangkan, jika mengacu pada konstitusi dan konsekuensinya berlakunya asas legalitas, presiden bisa menggunakan grasi atau pengampunan yang salah satu pertimbangannya kemanusiaan. Namun tetap harus ada permohonan dari Ba’asyir.

Demikian juga pembebasan bersyarat yang harusnya didapatkan pada Desember lalu. Tetapi karena tidak mau nenandatangani pernyataan, sehingga membatalkan hak atas pembebasan bersyaratnya.

Kata Fickar, pembebasan bersyarat diatur pasal 15, 16, dan 17 KUHP yang salah satu syaratnya adalah pernyataan tidak melakukan tindak pidana khusus lagi. Jadi meskipun itu kewenangan Presiden tetap harus ada landasan hukum sebagai dasar tindakannya yang tidak boleh bertentangan dengan KUHP.

“Kalau dilakukan (bebaskan Ba’asyir tanpa surat perjanjian), Jokowi melanggar hukum dan pasti berdampak pada kebijakan tentang terorisme. Jokowi harus berhitung cermat jangan hanya pertimbangan elektabilitas,” tegas dia.

Komentar

BERITA LAINNYA