oleh

Status Lahan 370 Ha Belum Tuntas, PT SWK Bertahan?

SEBANYAK 6 Desa di Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat (Babar) kembali menuntut penyelesaian status 370 hektar perkebunan sawit milik PT Sawindo Kencana (SWK). 6 Desa tersebut, diantaranya Tanjung Niur, Tempilang, Sangku, Penyampak, Buyan Kelumbi dan Desa Sinar Surya.

——————

loading...

LAHAN perkebunan kelapa sawit milik PT SWK seluas 370 hektar tersebut pun dituding tidak memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Luas lahan perkebunan kelapa sawit sebagaimana yang dipermasalahkan oleh masyarakat 370 hektar itu terletak di Tanjung Niur 74 hektar, Tempilang 25 hektar, Sangku 59 hektar, Penyampak 30 hektar, Buyan Kelumbi 29 hentar dan di Desa Sinar Surya 153 hektar.

Berlarut-larutnya penyelesaian persoalan ini, membuat perwakilan enam Desa Kecamatan Tempilang kembali mengadu ke DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), Senin (25/6). Perwakilan enam Desa yang hadir dipimpin Kepala Desa (Kades) Tempilang, Edi Purnomo didampingi perwakilan masyarakat, Hadi Walasri yang merupakan LSM (LP2TRI) Lembaga Pemantau Penyelenggara Trias Politika RI saat pertemuan di Ruang Banmus DPRD Babel.

Pertemuan tersebut, akhirnya dihadiri perwakilan PT SWK, setelah dua kali mangkir dari undangan DPRD Babel. Sebelumnya, wakil rakyat itu dibuat kesal oleh pihak perusahaan yang beberapa kali mengacuhkan undangan ‘wakil rakyat’ yang berupaya menyelesaikan persoalan. Karena kesal, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya bahkan sempat mengancam akan menjemput paksa pimpinan PT SWK melalui Polda Babel, jika perusahaan masih saja “ogah” memenuhi undangan DPRD Babel.

Dalam pertemuan, Kades Tempilang Edi Purnomo, tampak kesal dengan sikap PT. SWK yang terus menyangkal terkait kebun sawit ilegal itu. Ia membantah bahwa lahan tersebut milik PT SWK dimana peruntukannya bagi kebun plasma karyawan PT SWK.

Nada bicara Edi Purnomo semakin meninggi saat menanggapi surat keputusan Gubernur, Erzaldi Rosman yang mengharuskan pengelolaan 370 hektar dibagi yakni 65 persen dikelola PT SWK, sedangkan 35 persen dikelola Desa.

“Pak Gubernur membuat keputusan itu mengikat ke siapa, regulasinya tepat nggak. Kalau ditanya ke dinas pertanian mereka pasti bilang (Gubernur) tepat, takutlah mereka. Yang saya tangkap seolah kita bicara teori, sekali tolong dinotulen-kan, itu yang akan menyerang mereka,” ujar Edi Purnomo kesal.

Komentar

BERITA LAINNYA