oleh

Soal Surat Edaran, Simpul Babel dan FPI Datangi Dinkes

*Dinkes: Sudah Kami Cabut
Babelpos.co  SUNGAILIAT – Meski sudah dicabut, namun tak membuat dua lembaga masyarakat puas akan keputusan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangka. Karena itu, Senin (15/10) Simpul Babel dan Front Pembela Islam (FPI) Bangka, mendatangi kantor Dinas Kesehatan Bangka. Mereka tetap mempertanyakan surat edaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka No. 441/3170/Dinkes/2018 tertanggal 6 Oktober 2018, perihal penghentian Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menolak vaksinasi MR.

Simpul Babel dipimpin oleh Ujang Suprianto dan FPI Bangka dimotori oleh Farhan Habib dan Fahrurozi. Mereka diterima langsung oleh Kadinkes Bangka, dr Then Suyanti dan Sekertaris Harmendo.

loading...

”Kita meminta pihak dinkes, mencabut surat edaran tersebut. Pertimbangannya bahwa program PBI adalah program jaminan sosial nasional, tidak ada hubungannya program vaksinasi MR. Surat edaran tersebut secara tidak lansung telah telah menunjukan perbuatan melukai perasaan kaum miskin, penerima bantuan lansung di daerah ini, dan hal ini juga pelanggaran HAM,” kata Ujang seraya mengatakan bahwa fatwa MUI terkait vaksin MR hukumnya adalah mubah. Artinya tanpa paksaan.

Senada, Ketua FPI Bangka Farhan Habib menyampaikan banyaknya aduan masyarakat ke pihaknya, menolak surat edaran tersebut yang berisi ancaman yang tidak berdasar dan unsur kedaruratan yang masih diperdebatkan di kalangan ulama umat Islam.

”Imbauan fatwa MUI, terkait vaksin MR ini, hukumnya mubah tanpa paksaan, namun di lapangan terjadi pemaksaan terhadap anak didik. Kami menuntut kepada kepala daerah suapaya meralat dan mencabut surat edaran tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, dr Then Suyanti, MM mengatakan bahwa surat tersebut sudah ditarik pada tanggal 10 Oktober 2018 lalu. “Karena surat tersebut disebarkan kemana-mana, kemudian tanggl 15 Oktober 2018, kita minta surat edaran tersebut ditarik,” kata Then Suyanti.

Komentar

BERITA LAINNYA