oleh

Sistem Hibah DKI Jakarta Patut Ditiru Babel

Oleh: Safari Ans – Salah Satu Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung
”PROVINSI, Kabupaten, dan Kota, tidak dibolehkan melakukan transaksi pinjaman uang untuk membangun daerahnya dengan luar negeri. Hak itu hanya ada pada Kementerian Keuangan dibantu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Tetapi sekedar berbagi resiko dan tanggung jawab ternyata boleh. Untuk membangun Proyek Mass Rapid Transit (MRT) fase 2 di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima hibah senilai Rp 9 triliun dari Kementerian Keuangan RI dengan skema win win solution.

Jika DKI Jakarta bisa seharusnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) juga bisa. Khususnya untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mineral langka dan persiapan Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) di Babel. Kedua proyek ini bisa dianggap strategis untuk Indonesia. Tapi semua itu tergantung hebat tidaknya proposal yang diajukan Babel. Babel harus bisa.”

——————

PERISTIWA ini jarang terjadi. Ada skema baru yang kini dikembangkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sistem hibah anggaran atau pinjaman yang diberikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Pemda). Minggu lalu Kemenkeu memberikan hibah daerah sebesar 70,02 miliar yen (sekitar Rp8,9 triliun dengan kurs Rp126,8 per 1 yen) kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membiayai proyek MRT Fase 2 Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Kota.

Hibah itu sebagai realisasi perjanjian yang diteken Gubernur Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dengan Menteri Keuangan yang diteken Oktober 2018. Dalam perjanjian tersebut disebut berbagai syarat. Salah satunya, sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), Pemprov DKI Jakarta diwajibkan untuk menyediakan fasilitas penunjang untuk kelancaran proyek MRT fase 2 sesuai dengan rencana penggunaan hibah dan rencana tahunan hibah. Dalam skema penghibahan ini, Pemprov DKI Jakarta pun juga wajib untuk menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Komentar

BERITA LAINNYA