oleh

Sikap Gakkumdu, Ckckck…

“Tetapi kalau kemudian ada lembaga terkait, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksan menyebt tidak memenuhi unsur, saya tidak tahu apalagi yang harus dijelaskan. Bawaslu adalah lembaga independen, Kepolisian dan Kejaksaan lembaga hukum yang ada di bawah Presiden,” tambahnya.

Dijelaskan Muzani, hukum di Indonesia belum diterapkan secara merata kepada masyarakat Indonesia. Dikatakan, hukum itu akan berfungsi bagi kelompok atau orang-orang yang tidak sejalan dengan penguasa, dan tidak berfungsi bagi pihak-pihak yang berada di bawah penguasa.

loading...

“Saya tidak bisa berkomentar lebih banyak. Saudara tahu sendiri. Kadang-kadang hukum itu memang paling enak dipidatokan untuk orang lain. Tetapi kemudian ketika hukum itu harus diperlakukan untuk diri kita, lingkungan kita, kemudian menjadi seperti tidak berdaya,” jelasnya.

Seperti diketahui, KPU sendiri sudah mengeluarkan jadwal kampanye bagi Capres dan Cawapres, meski penetapannya belum dilakukan, tetapi kubu sebelah (Jokowi-Ma’ruf Amin – red) sudah terlebih dahulu berkampanye lewat media massa. “Sudah ada jadwalnya kan. Tapi kemudian ada yang terburu-buru di media massa. Jadi enggak apa-apa, itu aja yang dihormati dan dilaksanakan. Kan temponya panjang masalah kampanye di media massa,” ujarnya.

Bawaslu sendiri sebenarnya menyatakan iklan tersebut merupakan kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018. Kampanye di media massa harusnya dilakukan pada 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019.

Komentar

BERITA LAINNYA