oleh

Sidang Bos Timah Belinyu Disorot, Timah Sunfo Ilegal!

*Ancaman Hukuman 10 Tahun, Denda 10 Miliar
PERBUATAN penampungan timah oleh salah satu bos timah di Belinyu, Lie Sun Fo alias Sunfo dinyatakan ilegal. Demikian terkuak dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat yang mengagendakan keterangan ahli dari Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Distamben SDM) Babel, kemarin.

————–

loading...

AHLI dari Distamben SDA Babel, Erphan Murtedi dihadapan majelis hakim persidangan yang dipimpin Oloan E. Hutabarat didampingi hakim anggota Benny dan Narendra, mengatakan, kesaksiannya dalam sidang terkait penampungan tanpa izin oleh terdakwa Sunfo. Yang mana menurut catatan Distamben Babel, terdakwa tidak pernah mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penampungan timahnya.

“Tidak pernah sama sekali mengajukan izin,” kata Erphan menegaskan Sunfo tak pernah memiliki izin ataupun mengajukan izin.

Padahal sesuai Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Minerba yang kemudian diturunkan PP 23 tahun 2010 untuk izin penampungan secara khusus tidak eksplisit tetapi implisit dalam izin usaha pertambangan.

Dia jelaskan, bila memiliki IUP operasi produksi, maka otomotis dari hasil tambang berhak melakukan penampungan hasil penambangan. Kalau memiliki izin operasi produksi pengolahan pemurnian, maka wajib memiliki gudang untuk menampung bahan yang akan menjadi bahan baku untuk melakukan pemurnian itu, termasuk bahan jadi hasil olahan pemurnian itu.

“Hal ini menyangkut perizinan yang masuk ke izin usaha pertambangan. Oleh saudara tersangka (Sunfo) itu artinya dia tidak mengantongi sama sekali izin usaha pertambangan. Ataupun ia tidak bekerjasama dengan pemegang izin usaha pertambangan, kalau dia bekerja sama berarti dia mitra, maka masih sah, timah yang di dia itu dari pemegang IUP,” jelasnya.

Untuk pembelian timah juga harus ada perjanjian kerjasama. Pembelian itu harus dari IUP yang legal dan tidak bisa membeli dari IUP ilegal. Perbuatan Sunfo dalam penampungan timah secara ilegal bertentangan dengan pasal 161 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 yang ancamannya maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.

Komentar

BERITA LAINNYA