oleh

Sebagian Kegiatan Pembangunan di Desa Penutuk, Fiktif

“Masalah yang terjadi di Desa Penutuk terutama dalam penggunaan APBDes yang diduga fiktif itu telah melukai masyarakat, dan ini tentunya harus di proses secara hukum karena APBDes itu adalah uang negara dan uang rakyat,” tegas Erdi dan Jumli menambahkan, bahwa permasalahan yang terjadi di Desanya itu (Penutuk_red) sudah disampaikannya secara lisan ke Polres Bangka Selatan.

“Sudah kami adukan ke Polres Bangka Selatan sekaligus konsultasi, nanti akan kami laporkan secara resmi baik ke Polres maupun ke Kejari Bangka Selatan,” ujar Erdi dan Jumli.

Sementara, Kepala Desa (Kades) Penutuk, Saparudin, saat dikonfirmasi babelpos.co membantah tudingan yang dikritisi oleh warga Desanya tersebut. Namun menurutnya, bahwa pada tahun 2017 Pemdes Penutuk tidak pernah membangun tambat labuh perahu.

“Setahu ku tahun 2017 dakde kami bangun tambat labuh perahu. Dakde kami bangun tambat labuh perahu. Kalau bangun kawasan wisata benteng memang ada,” jelas Saparudin mengakui, bahwa pihaknya belum melihat berapa realisasi anggaran pembangunan kawasan wisata benteng tersebut.

“Belum lihat berapa realisasi anggarannya. Ini saya masih mencari realisasinya karena bendahara tidak ada di kantor,” ujar Saparudin.(tom)

Komentar

BERITA LAINNYA