oleh

Samsul Bahri Tidak Memenuhi Syarat Untuk Ditetapkan Sebagai Calon Terpilih

“Harusnya pelanggaran administrasi bukan tindak pidana Pemilu. Dengan keputusan itu, saya merasa telah dizalimi. Insya Allah kebenaran akan tetap jadi kebenaran,” ucap Samsul.

Dijelaskan Samsul, permasalahan yang dialaminya itu sama persis dengan permasalahan yang juga dialami oleh rekannya, Ngadiyono sesama partai Gerindra di Gunung Kidul Yogyakarta yang namanya sempat di coret oleh KPU sebagai calon tetap di Daftar Calon Tetap (DCT) atas pelanggaran kampanye menggunakan kendaraan dinas (Randis) di kampanye Calon Presiden (Capres), Prabowo Subianto. Keputusan KPU itu, kata Samsul digugat oleh rekannya ke PTUN Yogyakarta sehingga akhirnya gugatan itupun dikabulkan oleh PTUN Yogyakarta dan rekannya kembali masuk sebagai DCT.

Loading...

loading...

“PTUN Yogyakarta mengabulkan gugatan Caleg partai Gerindra, Ngadiyono yang sempat dibatalkan oleh KPU Gunung Kidul dengan mencoret daftar nama Caleg, Ngadiyono di DCT (Daftar Calon Tetap) atas pelanggaran kampanye menggunakan kendaraan dinas di kampanye Capres (Calon Presiden) Prabowo Subianto,” ujar Samsul menegaskan ayat 1 huruf h pasal 280 Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

“Pelanggaran pada pasal 280 ayat 1 huruf h bukan merupakan tindak pidana Pemilu melainkan pelanggaran administrasi,” tutur Samsul memastikan dakwaan yang sama yakni UU nomor 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 1 huruf h.

Komentar

BERITA LAINNYA