oleh

Royalti Lada Harusnya Jadi PAD Rp150 M

PANGKALPINANG – Pengamat ekonomi Bangka Belitung (Babel), Safari ANS menyoroti permasalahan harga lada yang hingga saat ini masih belum berpihak kepada petani. Ia menilai kebijakan resi gudang yang dikeluarkan oleh Gubernur Babel, Erzaldi belum dirumuskan secara baik dan benar.

“Potensi lada belum dioptimalisasi, orang selalu mempertanyakan soal resi gudang yang gagal, bukan gagal, perlu duduk bareng dari komponen petani, perbankan, dan investor rumuskan seperti apa resi gudang ini dijalankan,” kata mantan jurnalis nasional ini saat diwawancarai di Gedung BPS Babel, Kamis (5/9).

Loading...

Selain itu, menurut dia, permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah terkait lada ini, yakni, pengaturan royalti yang selama ini belum dikelola dengan benar. Salah satunya, hendaknya dengan mengeluarkan Perda nya.

“Jadi Badan Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemasaran Lada (BP3L) itu harus dikembalikan ke habitat yang sebenarnya, mengelola Muntok White Papper itu sebagai paten produk indikasi geografis itu, dari 30 yang ada di Indonesia, salah satunya Babel yang punya,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pemerintah daerah berhak memungut royalti terhadap perdagangan lada yang berasal dari Babel yang sudah dipatenkan tersebut. Berapa besar pungutan, ke mana hasilnya dikelola, apakah untuk provinsi, apakah untuk kabupaten, atau berapa provinsi, berapa kabupaten, berapa BP3L, itu harus diatur dalam Perda.

Komentar

BERITA LAINNYA