oleh

Revisi UU KPK Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali akan merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Bahkan seluruh fraksi di DPR mempercepat penyelesaian UU KPK.

Langkah DPR merivisi UU KPK pun disesalkan oleh pakar hukum pidana Abdul Fikhar Hadjar. Sebab hal yang bergulir sejak lama tersebut kembali digaungkan suaranya. Dia menilai, parlemen menginginkan upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah.

Loading...

“Ada rencana perubahan UU KPK, karena sejak rencana perubahan yang oleh masyarakat sipil ditenggrai sebagai upaya pelemahan tidak terdengar lagi. Namun kemudian tiba-tiba muncul lagi. Yang menjadi pertanyaan atas dasar kebutuhan apa rencana perubahan UU KPK ini digulirkan?,” kata Fikhar saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (5/9).

Yang menjadi fokus revisi UU KPK yakni menyangkut pada beberapa hal, antara lain terkait dengan penyadapan, keberadaan dewan pengawas, kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3), serta status kepegawaian KPK yang nantinya akan disebut PNS.

Melihat sejumlah poin yang menjadi fokus revisi, kata Fikhar, DPR mencoba melemahkan KPK. Dengan wacana dibentuknya Dewan Pengawas, nantinya KPK bakal meminta izin untuk melakukan penyadapan terkait suatu perkara yang tengah dikerjakan lembaga antirasuah.

Komentar

BERITA LAINNYA