oleh

Pemkot Pecat 5 ASN Koruptor

*Sopian: Meski Berat, Harus Dilaksanakan
PELAKSANA Tugas (PLT) Walikota Pangkalpinang, Muhammad Sopian mengaku bingung sekaligus dilema terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Komjen Pol (Purn) Syafruddin serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana terbaru mengenai penanganan pegawai negeri sipil (PNS) yang telah dikenakan hukuman pidana kasus korupsi.

——————-

loading...

MESKI begitu, selaku kepala daerah dirinya harus menegakkan aturan yang telah ditetapkan. “Ya mau nggak mau, meski berat, selaku kepala daerah harus saya laksanakan,” ungkap Sopian kepada Babel Pos, Selasa (25/9/2018).

Ia menyebutkan, saat ini sedikitnya ada lima Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pangkalpinang yang berstatus hukum sebagai koruptor. Ke-5 ASN ini, katanya, sedang dalam proses. “Ya sedang dalam proses, paling lambat akhir Desember nanti harus sudah selesai, ” tegasnya.

Menurutnya, SKB itu tak ubahnya peringatan untuk kepala daerah. Bahkan dia menyebut surat tersebut dengan istilah surat peringatan hukum tembak bagi kepala daerah. Sebab, jika tak dilaksanakan, Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian akan disanksi.

“Kalau tidak dilaksanakan pemberhentian terhadap ASN yang tipikor, yang sudah inkrah, ini dibatasi sampai Desember 2018, kalau tidak diambil tindakan, maka kepala daerah itu akan disanksi sesuai aturan berlaku. Jadi mau tidak mau, ini seluruh Indonesia melakukan tindakan yang sama,” kata Sopian.

Hal ini juga dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang, Agung Yubi Utama. Saat ini, kata Agung Pemerintah Kota Pangkalpinang tengah memproses lima ASN dan dua mantan ASN Pemkot yang pernah tersangkut kasus korupsi dan telah mendapatkan putusan pengadilan.

Komentar

BERITA LAINNYA