oleh

Pemda Dilarang Angkat Honorer, Kecuali..

KEPALA Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tidak bisa lagi mengangkat tenaga honorer selain dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

—————-

loading...

KATANYA, larangan ini sudah dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen kepegawaian.

“Jadi kalau ada daerah mau mengangkat tenaga honorer diluar P3K ini tidak bisa lagi,” ungkap Bima kepada wartawan, Kamis (28/2/2019).

Bima mengatakan, sebetulnya larangan pengangkatan tenaga honorer ini sudah berlaku sejak tahun 1990-an silam. Hanya saja kendati dilarang, namun diakuinya masih saja banyak daerah yang melanggar sehingga menjadi masalah.

Karena itu, katanya, guna menghindari pelanggaran tersebut akhirnya diterbitkanlah Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam aturan itu, terangnya, hanya mengenali dua jenis pegawai yakni PNS dan P3K.

“Jadi nggak ada perekrutan pegawai pemerintah diluar dua jenis pegawai ini (PNS dan P3K-red). Kalau daerah memang membutuhkan pegawai, itu bisa melalui perekrutan P3K ini,” tegas Bima lagi.

Komentar

BERITA LAINNYA