oleh

Pembunuh Wartawan Terima Remisi, Kebijakan Hukum Jokowi Dinilai Tak Jelas

POLEMIK pemberian remisi pidana penjara sementara untuk I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, memicu kontroversi di kalangan praktisi hukum dan kemanusiaan. Kebijakan remisi kontroversial itu menambah panjang daftar ketidakjelasan arah pemerintah dalam bidang hukum.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyebutkan, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemberian remisi itu jelas sangat menguntungkan penjahat. Hal tersebut tentu sangat membahayakan masyarakat. Terutama bagi korban dan keluarganya yang membutuhkan keadilan. “Karakter kebijakan Jokowi (di bidang hukum, Red) tidak jelas dan tidak transparan. Ini membahayakan,” ujarnya kemarin (27/1).

loading...

Haris mengambil contoh lain untuk membuktikan bahwa kebijakan pemerintahan Jokowi terkesan menguntungkan penjahat. Salah satunya, remisi bagi pelaku pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Pollycarpus Budihari Priyanto. Pollycarpus bebas murni pada Agustus tahun lalu setelah mendapat banyak remisi.

“Atau, SAB anggota dewan pengawas BPJS (Ketenagakerjaan) yang diduga mencabuli sekretarisnya. Juga dikabulkan pengunduran dirinya oleh Presiden Jokowi,” ungkap Haris.

Komentar

BERITA LAINNYA