oleh

Pejabat KPU Diperiksa Polisi

*Komisi III DPR Desak Jokowi Turun Tangan
ANCAMAN pidana terhadap sejumlah komisioner Komisi Pemiliha Umum (KPU) bukan sekadar melahirkan kegaduhan di ruang publik. Namun dinilai bisa membuka ruang ketidakpastian hukum dalam pergantian kepemimpinan nasional bulan Oktober mendatang.

Karena itu, Komisi Hukum DPR mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan terkait persoalan hukum yang menjerat Ketua komisioner KPU Arief Budiman dan wakilnya.

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil menilai, persoalan pidana yang ‘mengancam’ komisioner KPU di Polda Metro Jaya tak bisa dianggap remeh. Menurutnya, sengkarut persoalan itu harus segera diselesaikan, karena berkaitan dengan kredibilitas penyelenggaraan pemilu, hingga proses pergantian kepemimpinan nasional bulan Oktober nanti.

“Proses hukum terhadap komisioner KPU harus diantisipasi. Ini masalah serius. Peningkatan status terhadap komisiner KPU taK sekadar menggagu jalannya tahapan pemilu, tapi kredibilitas penyelenggaran dan hasil pemilu,” ujar Nasir saat dihubungi di Jakarta, kemarin

Sebelumnya, KPU dilaporkan tim kuasa hukum Oesman Sapta Odang (OSO) ke Polda Metro Jaya, Rabu (16/1), dengan tuduhan tidak melaksanakan perintah undang-undang, serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Atas laporan itu, komisioner KPU disangkakan Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 ayat (1).

Komentar

BERITA LAINNYA