oleh

Panglima Raman

Oleh: Akhmad Elvian – Sejarahwan Bangka Belitung

SALAH satu kajian menarik ketika mempelajari Algemeen Verslag Der Residentie Banka Over Het Jaar 1850, bundel Bangka Nomor 41, yang menyatakan, bahwa perompak laut (zeerovers) menjarah kekayaan pulau Bangka, umumnya masuk dan merampok wilayah kawasan pesisir Barat dan kawasan pesisir Timur pulau dengan membawa perahu-perahu bersenjata dari teluk Kelabat, kemudian menyilang melalui wilayah pedalaman Bangka menuju kawasan di selat Bangka dan laut Cina, memanfaatkan jalur sungai seperti sungai Layang, sungai Semubur, sungai Jering, dan sungai Merawang. Hanya untuk sebagian kecil wilayah, perahu-perahu perampok harus tertahan terutama menghadapi kawasan yang berawa-rawa.

loading...

——————-

SETELAH ditelisik, terdapat beberapa kali serangan perompak laut terhadap pulau Bangka yang berasal dari Kesultanan Johor dan Kesultanan Lingga. Para perompak laut umumnya merampok parit-parit penambangan Timah sebagai sumber kekayaan sultan Palembang Darussalam yang saat itu memonopoli pertimahan di pulau Bangka. Perampokan Timah secara tidak langsung adalah upaya untuk memutus salah satu sumber kekayaan VOC, karena sultan Palembang terikat kontrak penjualan Timah kepada VOC dengan harga yang jauh berbeda dengan harga Timah di pasaran bebas.

Pada masa pulau Bangka di bawah pemerintahan Sultan Kesultanan Palembang Darussalam, Muhammad Bahauddin, sekitar Tahun 1792/1793 Masehi, pulau Bangka mengalami masa suram, karena merajalelanya perampokan terhadap pangkal-pangkal pusat penambangan Timah milik kesultanan yang dilakukan oleh perompak laut yang menamakan dirinya “Rayad” dari Siak dan juga mengganasnya para perampok yang menamakan dirinya dengan sebutan Lanun (Elvian, 2016: 81).

Rayad atau Rakyat adalah suku laut atau Orang Laut yang mendiami Siak. Dalam hubungan dengan kerajaan Riau dan Johor, suku laut ini dikenal pula dengan nama “Rakyat” bersama suku-suku lainnya. Untuk membedakan mereka dari rakyat lainnya mereka juga disebut Rakyat Laut. Dalam kedudukan rakyat sultan, mereka tidak dikenakan pajak perorangan, tetapi diwajibkan memberi jasa sebagai pengayuh perahu kerajaan, menyediakan perahu jika diperlukan oleh penguasa dan sebagainya (Lapian, 2009:79).

Komentar

BERITA LAINNYA