oleh

Muncul Petisi Tolak Revisi UU KPK, Ini Isinya

ALIANSI Masyarakat membuat petisi tolak revisi UU KPK di laman change.org dengan judul “Save KPK, Tolak RUU KPK” Petisi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap rencana DPR merevisi UU KPK.

Petisi tolak revisi UU KPK tersebut dibuat pada Senin (9/92019) siang dan sudah ditandatangani 258 orang.

Loading...

Dalam petisinya, Aliansi Masyarakat menyatakan revisi UU KPK berpotensi melemahkan peran lembaga KPK dalam pemberantasan korupsi.

Aliansi Masyarakat menyebutkan, ada lima alasan menolak revisi UU KPK yang telah disetujui oleh semua fraksi di DPR.

Pertama, revisi UU mencantumkan ketentuan tentang pembentukan Dewan Pengawas bagi KPK oleh DPR atas usulan Presiden. Keberadaan Dewan Pengawas ini bisa melumpuhkan sistem kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan di KPK.

Kedua, tidak boleh ada penyidik independen. Personel penyidik KPK hanya diperbolehkan dari kepolisian, kejaksaan dan penyidik pegawai negeri sipil sehingga tidak memungkinkan untuk adanya penyidik independen dari KPK.

Ketiga, untuk penyadapan KPK harus ada izin tertulis. Setelah dapat izin, KPK hanya mendapatkan waktu selama tiga bulan.

Keempat, KPK dilarang menangani kasus yang meresahkan publik.

Kelima, KPK diperbolehkan menghentikan penyidikan dan penuntutan. Padahal, salah satu keistimewaan KPK bahwa kasus yang telah ditangani tidak boleh dihentikan.

Penghentian penyidikan dan penuntutan akan membuka peluang untuk adanya intervensi dari berbagai lembaga. Dan lembaga KPK menjadi tidak ada bedanya dengan kepolisian dan kejaksaan.

“Kami mendesak DPR RI dan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana Revisi UU KPK. Ini demi masa depan bangsa dan negara. Supaya keuangan negara kita yang merupakan hak rakyat tidak dirampok oleh segelintir orang,” tutupnya. (one/pojoksatu)

Komentar

BERITA LAINNYA