oleh

MK = Mahkamah Kalkulator?

*Fajar: Tetap Sesuai Fakta dan Alat Bukti
KETUA Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menjadi mahkamah kalkulator. Sindiran itu dijawab MK. Lembaga ini menegaskan akan menangani gugatan hasil Pilpres sesuai aturan.

——————-

loading...

“MK lembaga peradilan yang tugasnya menegakkan hukum dan UU. Semua permohonan itu akan diperiksa. Fakta yang ada bagaimana, alat bukti. Itu yang akan dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara,” kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono, di Jakarta, Sabtu (25/5).

Menurutnya, MK akan lebih dulu memeriksa permohonan gugatan hasil Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga. “Setiap dalil yang diajukan pihak Pemohon akan dibuktikan. Kita ikuti saja sidang ini. Transparansi pasti yang dikedepankan,” imbuhnya.

Sementara soal sindirian MK jangan menjadi bagian rezim korup, Fajar menolak enggan berkomentar. “Apa maknanya saya tidak tahu. MK hanya menjalankan tugas dan tidak terkait politik ataupun diintervensi pemerintah. Tugas MK hanya memeriksa gugatan yang diajukan. Perkara itu itu akan diuji sesuai dengan alat bukti dan fakta-fakta yang ada,” paparnya.

Seperti diketahui, Prabowo-Sandi, diwakili tim hukumnya mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK pada Jumat (24/5) malam. Tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) mengatakan MK telah memutuskan berbagai perkara sengketa pemilihan, khususnya pilkada. Putusan itu menggunakan prinsip terstruktur, sistematis, dan masif. “Saya mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik. MK harus memeriksa dugaan-dugaan kecurangan tersebut. Dengan adanya kecurangan itu, maka muncul penilaian bahwa Pemilu 2019 merupakan yang terburuk dalam sejarah,” kata BW.

Komentar

BERITA LAINNYA