oleh

KPK Bisa Mati di tangan DPR

MANUVER DPR memberangus kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hal baru. Berkali-kali celoteh wakil pimpinan dewan seperti Fahri Hamzah, Fadli Zon terekam jelas dalam jejak digital. Sinyal ini sudah lama kentara.

——————–

Loading...

LALU mengapa DPR begitu memusuhi KPK? Pengamat hukum dan tata negara Yusdianto Alam menegaskan, sangat wajar jika DPR begitu tergangu dengan lembaga antirasuah itu. Karena kinerja yang dilakukan, berimplikasi terhadap jerat hukum yang selama ini menyita perhatian publik.

“Anda cek data KPK saja. Lihat berapa jumlah anggota DPR yang sudah diciduk. Hitung saja dari tahun 2007. Mungkin mendekati angka ratusan. Tahun ini baru dua orang, Romahurmuziy (PPP), dan I Nyoman Dhamantra dari PDIP,” terangnya kepada Fajar Indonesia Network (FIN) kemarin (8/9).

Beberapa pasal terkait pelemahan atas fungsi KPK juga tidak relevan. Misalnya, Pasal 12 ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, KPK berwenang melakukan penyadapan. Lalu Pasal 12B, penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan atas izin tertulis dari dewan pengawas.

“Langkah operasi tangkap tangan (OTT) milsanya, masa harus minta izin dulu. Pakai administrasi tertulis. Lalu kapan OTT-nya. Padahal dalam landasan hukum orang terjerat dalam pidana harus pula disertai bukti yang kuat. Wajar jika ada penyadapan. Kalau tak mau disadap jangan korupsi!” tandas dosen Hukum di Universitas Lampung itu.

Komentar

BERITA LAINNYA