oleh

Kebijakan Soal Harga BBM Lebih dari Pencitraan

KEPUTUSAN pemerintah melalui Menteri ESDM Ignasius Jonan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium menuai polemik. Pasalnya, keputusan Menteri ESDM itu hanya bertahan satu jam setelah Presiden Joko Widodo kembali menurunkan harga BBM. Kabarnya, Jokowi tidak mengetahui atau tidak ada laporan kepadanya atas keputusan Menteri ESDM menaikan harga BBM tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyayangkan kejadian itu terjadi, karena harga BBM sangat krusial dan sangat strategis bagi masyarakat. “Ya, sebenarnya itu tak perlu terjadi hal yang begitu. BBM Masalah yang krusial dan sangat strategis,” kata Syarief Hasan kepada wartawan di Gedung DPR-RI, Selasa (16/10).

loading...

Dikatakan Syarieh Hasan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus strategis dan dikoordinasi dengan seluruh lembaga terkait. Dalam hal ini menteri dan pimpinannnya. Tujuannya agar tidak terjadi hal seperti yang terjadi saat menteri ESDM menaikan harga BBM jenis premium dan kemudian diturunkan oleh Presiden.

“Jadi tidak perlu. Tidak boleh ada kebijakan yang kayak setrikaan gitu loh, diputuskan, dicabut lagi, dicabut lagi, ini kan sangat strategis. Seharusnya ada koordinasi yang sangat serius, diantara para Menteri dengan Presiden,” ujar Anggota Komisi I DPR-RI itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah mengakui dirinya membaca statemen Pemerintah lewat Kementerian ESDM bahwa kenaikan harga BBM ini sesuai dengan persetujuan Presiden Jokowi. Namun, keputusan kenaikan BBM itu kembali dibatalkan oleh Presiden Jokowi dengan alasan lebih memikirkan rakyat.

“Pertama-tama ya saya membaca itu statement Pemerintah pada saat menaikan BBM itu, Menteri ESDM mengatakan setelah mendapatkan persetujuan Presiden, maka kami naikkan. Tiba-tiba sejam kemudian dibatalkan. Tetapi kemudian yang diramaikan orang adalah bahwa ini adalah kasih sayang Presiden kepada rakyatlah, kira-kira begitu,” ujar Fahri.

Komentar

BERITA LAINNYA