oleh

Kata Pakar Hukum, Suara Pemilih ODGJ Bisa Dinyatakan Tak Sah

MASUKNYA orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau disabilitas mental ke dalam daftar pemilih tetap (DPT), menuai perdebatan. Di satu sisi, hal itu memang menjadi hak setiap orang, namun menjadi sebuah pertanyaan ketika dihadapkan kemampuan berpikir si pemilih.

Pakar Hukum Asep Warlan mengatakan, pemberian hak pilih kepada ODGJ, sejatinya dalam kaitannya untuk orang yang sehat jasmani dan rohani. Serta bisa menggunakan akal sehatnya.

loading...

“Begini, sebagai sebuah hak memang harus diberikan ke semua orang tetapi dalam kaitannya sehat jasmani dan rohani. Rohani itu maksudnya supaya dia tidak melakukan sesuatu, dengan tidak menggunakan akal sehatnya,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (3/12).

Lebih lanjut, Asep menilai penderita gangguan jiwa sendiri terdiri dari dua macam, yakni penderita gangguan jiwa permanen dan temporer. Untuk penderita permanen, menurutnya hal itu tentu akan menghalangi ODGJ dalam menggunakan hak pilih.

Komentar

BERITA LAINNYA