oleh

Kasasi Ditolak, HTI Akan Ajukan PK

Terkait dengan putusan tersebut, dia meminta semua pihak agar tidak menyebut HTI sebagai organisasi terlarang. “Satu hal lagi, tolong jangan dikatakan HTI itu organisasi terlarang. Dalam putusan pemerintah maupun pengadilan, hanya disebut HTI dicabut status BHP-nya (badan hukum perkumpulan), itu berarti bubar. Bukan terlarang,” tegas Ismail.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi terhadap organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sehingga ormas tersebut resmi tidak boleh beredar di Indonesia.

“Tolak kasasi,” demikan bunyi putusan amar putusan kasasi MA yang tertera di website MA, Jumat (15/2).

Perkara nomor 27 K/TUN/2019 itu diadili oleh ketua majelis kasasi Supandi. Adapun anggota majelis adalah hakim agung Is Sudaryono dan HM Harry Djatmiko. Perkara tersebut sudah diputus pada Kamis (14/2).

Komentar

BERITA LAINNYA