oleh

JPU Tuntut Kades Belo Laut 6,6 Tahun Penjara

*Juga Bayar Ganti Nyaris 1 Miliar
PANGKALPINANG – Persidangan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bantuan pihak ketiga selama 2013 sd 2017 dari perusahan Kapal Isap Produksi (KIP) dan PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) dengan terdakwa Kades Belo Laut, Muntok, Amrin Saimi, kemarin memasuki sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor kota Pangkalpinang.

Tim JPU dari Kejaksaan Negeri Muntok menuntut Kades Belo Laut, Muntok, Amrin Saimi, dengan hukuman penjara 6 tahun, 6 bulan penjara. JPU menilai terdakwa terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah Rp 1.296.701.511. Terdakwa juga dinilai menyalahgunakan bantuan dana dari pihak ketiga tersebut yang tidak sesuai dengan tata cara pengelolaan keuangan desa sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat nomor: 700/003/4.2.1.1/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Tim JPU ini diketuai Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, beranggota Heru Pujakesuma, Mochamad Ariffudin, Doddy Darendra Praja, Andri Timur dan M. Syaran Jafizhan.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amrin Saimi dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan penjara. Serta pidana denda senilai Rp 200 juta yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” kata Agung Dhedi Dwi Handes, seperti dalam amarnya di hadapan majelis hakim yang diketuai, Sri Endang Amprawati Ningsih.

Tidak cukup di situ JPU juga meminta terdakwa untuk membayar uang pengganti sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan sebesar Rp 970.901.511. Jika tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk mengganti uang pengganti tersebut. Namun bila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 3 bulan.

JPU menjerat terdakwa dengan pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komentar

BERITA LAINNYA