oleh

Izin HTI di Babel Bermasalah dari Awal

*Menunggu Tindakan Berani Gubernur
*Konversi Lahan 275 Hektare Milik 9 Perusahaan
*Serahkan ke Masyarakat
PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) resmi memberikan rekomendasi pencabutan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) terhadap 9 perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTI. Hal ini disampaikan Ketua Pansus HTI, Toni Mukti pada rapat Paripurna DPRD Babel, Senin (8/7) kemarin.

Rapat terbuka untuk umum tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel, Toni Purnama yang didampingi Ketua DPRD Didit Srigusjaya dan dua wakil pimpinan lainnya, serta anggota DPRD. Turut dihadir juga Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah serta pimpinan Forkominda dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel.

Loading...

loading...

Selain pencabutan izin HTI, ada beberapa poin rekomendasi yang disampaikan Toni Mukti dalam paripurna tersebut, di antaranya meminta Gubernur Babel menyurati Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) untuk melakukan kajian kembali kepada 9 perusahaan pemegang IUPHHK-HTI. Kajian dilakukan dengan melihat indikator realisasi konsersi, renxana kerja umum, rencana kerja tahunan, jumlah tenaga teknik bersertifikat, realisasi penanaman dan sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

“Rekomendasi itu juga memerintahkan gubernur mengeluarkan surat penghentian sementara kegiatan dari 9 perusahaan tersebut sampai ada respon dari Kementerian LHK,” jelasnya.

Komentar

BERITA LAINNYA