oleh

Interpelasi itu, Sudah Lampu Merah

Oleh : Safari Ans – Salah Satu Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Babel

”TULISAN ini hanya mengingatkan. Interpelasi itu tidak berbahaya tapi menakutkan. Itulah hak interpelasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diajukan oleh sedikitnya 23 orang terhadap berbagai kebijakan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Kebijakan itu dianggap melanggar konstitusi karena gaya “koboi” sang Gubernur walau niat sebenarnya hanya ingin agar segala sesuatunya berjalan cepat. Kini Hak Interpelasi itu menjadi sandera politik bagi Gubernur Babel.”

loading...

—————–

TIDAK salah jika anggota DPRD Babel menggunakan hanya untuk berinterpelasi kepada Gubernur sehubungan dengan tata kerja. Karena itu bagian dari fungsi pengawasan dan kontrol anggota dewan yang terhormat agar Gubernur Babel tidak melakukan “koboi” dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah. Hak interpelasi adalah yang sudah diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Dalam UU itu, pasal 106 disebutkan DPRD provinsi mempunyai hak: a. interpelasi; b.angket; dan c. menyatakan pendapat. (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah provinsi disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Jika dewan yang terhormat menjalankan hak interpelasi sebenarnya sangat mulia. DPRD menggunakan haknya agar pembangunan di Babel berjakan baik dan sempurna. Masyarakat Babel pun ada yang mendukung ada yang tidak mendukung “permainan politik” ini. Hanya saja proses munculnya hak interpelasi anggota DPRD Babel ini dimata berbagai tokoh Babel dinilai tidak elok, karena bermula dari motif “dendam” pribadi anggota.

Komentar

BERITA LAINNYA