oleh

Hutang Itu Bayar!

Babelpos.co  KOBA – Sejak berakhirnya kontrak karya PT. Kobatin pada Tahun 2013 yang lalu hingga saat ini PT.Kobatin masih meninggalkan permasalahan belum tuntas. Salah satu permasalahan yang hingga saat ini belum tuntas yaitu mengenai belum dibayarnya hak-hak tertinggal mantan karyawan PT. Kobatin.

Mengenai hal tersebut, Anggota Komisi 3 DPRD Bangka Tengah, Pahlivi Syahrun mengatakan bahwa pihaknya atas nama komisi 3 DPRD Bangka Tengah sudah berulang kali menyampaikan tuntutan ini kepada Kementrian ESDM baik secara mandiri Komisi 3 DPRD Bangka Tengah maupun bersama-sama mantan karyawan dan mitra PT.Kobatin.

“Penyampaian kita dengan berbagai argumentasi sudah disampaikan dengan begitu banyak penderitaan dan pengharapan, ada pengharapan tetapi sekaligus penderitaan yang dialami mantan karyawan dan ini sangat memilukan hati kita semua kenapa hak-hak tersisa yang senilai Rp 3 miliar ini, PT. Kobatin belum mampu menyelesaikannya sementara aset-aset yang kita juga bantu waktu itu agar bisa dijual menduku PT.Kobatin kepada ESDM agar aset-aset yang bisa cepat dijual agar diberi izin dan kita support pada waktu itu,” ungkap Pahlivi, Minggu (22/04) di Koba.

Namun, Pahlivi menyayangkan ketika sejumlah aset telah terjual akan tetapi hak-hak tertinggal ini tetap tidak terlunaskan.

“Itulah anehnya aset terjual kok hak-hak tersisa ini juga tidak terbayarkan, padahal hitung-hitungannya waktu itu kalau aset itu terjual hak-hak tersisa mantan karyawan itu bisa terbayar,”ujarnya

Hingga saat ini, Pahlivi juga menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya agar hak-hak mantan karyawan PT. Kobatin terlunaskan.

“Hak-hak tertinggal Ini adalah hutang dan Hutang itu adalah wajib untuk dibayar PT.Kobatin, kita juga sudah berulang kali ke Kementerian ESDM dan terakhir kita mengirimkan surat sebanyak dua kali tapi tidak dijawab bahkan kami datang kesana tidak diterima dan hanya diterima sebentar alasan mereka bahwa persoalan ini sudah ditangani dan menjadi kewenangan DPRD Provinsi karena DPRD Bangka Tengah tidak ada kewenangan lagi dengan pertambangan,” sebutnya.

Komentar

BERITA LAINNYA