oleh

Evaluasi Pelanggaran Perda di Pasir Padi

Babelpos.co PANGKALPINANG – Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, mengungkapkan bahwa memang sudah saatnya Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mengevaluasi nasib Pantai Pasir Padi. Hal ini terkait legalitas dan operasionalnya, apakah ada pelanggaran perda, seperti retribusi, larangan berjualan miras dan sebagainya?

Sebab diketahui bersama, kata Rio, peruntukan toko di pinggiran pantai tersebut adalah untuk berdagang makanan dan minuman, bukan untuk penginapan.

Loading...

loading...

“Maka ini adalah momentum yang tepat untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Dengan melibatkan bagian aset, bakeuda dan dinas pariwisata,” tegasnya.

DPRD, lanjut Rio, berharap Wali Kota Pangkalpinang berani mengambil sikap profesional tanpa tebang pilih. Siapapun yang menyalahi aturan, wajib ditegur dan diproses sesuai aturan yang ada.

“Kami akan memberikan perhatian pada masalah ini, mengingat akan ada dana DAK dari Kementrian Pariwisata yang akan masuk ke Kota Pangkalpinang untuk pembangunan kawasan wisata. Semoga kawasan wisata pasir padi dapat menjadi lebih baik sebagaimana dulu pernah menjadi primadona pada zamannya,” kata politisi muda PKS ini.

DPRD Kota Pangkalpinang juga menyambut baik keinginan pemkot untuk menata kembali bangunan di kawasan Pantai Pasir Padi tanpa pandang bulu. Terlebih membuat pasir padi menjadi wisata pantai andalan di Kota Pangkalpinang.

“Hasil evaluasi kami di DPRD seharusnya ada potensi pemasukan daerah sesuai perda pemanfaatan aset kota Pangkalpinang. Sementara dari info yang kami himpun, toko-toko di seputaran pasir padi tersebut di sinyalir disalahgunakan oleh oknum tertentu,” ungkapnya. (pas)

Komentar

BERITA LAINNYA