oleh

Bawaslu: Videotron Jokowi-Ma’ruf Langgar Aturan

*Tidak Ada Sanksi, Hanya Minta Iklan Diturunkan
JAKARTA – Dugaan pelanggaran kampanye pasangan capres Jokowi Widodo-Ma’ruf Amin akhirnya diputuskan. Hasilnya adalah pemasangan iklan kampanye videotron di berbagai titik di Jakarta telah melanggar keputusan KPU Nomor 175 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di 23 titik. Namun, sebagai badan pengawas tidak memberikan sanksi kepada paslon. Bawaslu hanya meminta iklan kampanye tersebut dihentikan.

Dalam putusan yang dibacakan pada Jumat (26/10), Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Puadi, menyatakan telah menerima laporan dari pelapor atas nama Sahroni. “Menerima laporan pelapor untuk sebagian dan menolak selebihnya,” ujar Puadi di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Sunter, Jakarta Utara, Jumat (26/10).

loading...

Selanjutnya Bawaslu DKI Jakarta menyatakan pemasangan alat peraga kampanye (APK) berupa videotron yang memuat informasi kampanye pasangan capres-cawapres nomor urut 01 di Jl MH Thamrin, Tugu Tani, Jl Menteng Raya dan Jl Gunung Sahari berada pada tempat yang dilarang sebagaimana ketentuan dalam SK KPU DKI Jakarta nomor 175 Tahun 2018 tentang lokasi pemasangan APK Provinsi DKI Jakarta dalam pemilu 2019.

“Terakhir, Bawaslu DKI memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik videotron untuk menghentikan penayangan videotron yang memuat pasangan calon nomor urut 01. Kamu juga mengingatkan pemilik videotron untuk tidak menayangkan kembali materi penayangkan kembali materi kampanye Pemilu di lokasi yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam surat putusan KPU 175/pr.01.5-KPT/31/prov/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu tahun 2019,” papar Puadi. Sementara itu, Sahroni sebagai pelapor mengungkapkan sedikit rasa kekecewaannya dengan hasil keputusan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa ketika ada laporan dari masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran, menurut Sahroni yang menjadi kewajiban dari Bawaslu adalah menelusuri sampai kepada hal-hal yang secara rinci juga secara tuntas.

Komentar

BERITA LAINNYA