oleh

Batalkan Kenaikan BBM Bentuk Kebijakan Paling Buruk

Babelpos.co – Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati memandang pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Premium secara mendadak sebagai kebijakan publik terburuk. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak dilakukan melalui koordinasi yang baik.

“Ini proses kebijakan publik terburuk. Beberapa kebijakan publik kita diproses secara serampangan. Di balik itu menunjukkan setiap kebijakan publik yang dilakukan pemerintah tidak melalui koordinasi yang maksimal,” ujar Enny dalam diskusi publik bertajuk Dilema Kenaikan Harga BBM Antara Harga Pasar dan Daya Beli Rakyat di Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (18/10).

loading...

Menurut Enny, seharusnya pemerintah secara tegas berani menaikkan harga Premium. Dirinya optimis kenaikan harga Premium tidak akan berimbas terhadap inflasi. Namun, kata Enny, lain hal dengan daya beli masyarakat.

“Kalau Inflasi saya yakin aman. Sampai September, inflasi baru menyentuh 2,6 persen. Prediksi sampai akhir 2018 tidak akan sampai 3,5 persen meski ada potensi nilai tukar rupiah di atas Rp15 ribu,” imbuhnya.

Pembatalan kenaikan harga Premium, tambah Enny, berimbas pada penambahan anggaran subsidi di sektor minyak dan gas (migas). Pasalnya harga minyak dunia yang saat ini mencapai USD80 per barel tidak diprediksi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

“Konsekuensinya pemerintah harus menambah subsidi, jadi untuk penghematan tidak terpenuhi. Artinya kebutuhan subsidi karena kenaikan harga minyak mentah dunia tidak diprediksi APBN,” tegasnya.

Komentar

BERITA LAINNYA