Bangka Selatan

Bateng, Ini Belum Selesai!

*Masalah Batas Wilayah
Babelpos.co  TOBOALI – Permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Bangka Selatan (Basel) dengan Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Provinsi Bangka Belitung (Babel) belum juga selesai.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Pemkab Basel) dalam waktu dekat ini akan segera membentuk tim penegasan batas daerah sekaligus menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dikeluarkan pada tahun 2008 lalu tentang titik koordinat batas wilayah yang masuk ke Kabupaten tetangga (Bateng_red).

BACA: Air Terjun C2 Desa Lubuk, Itu Hak Bateng, Bukan Basel!

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Bangka Selatan, Zamroni menjelaskan, berdasarkan Permendagri tahun 2008 tersebut batas wilayah antara Kabupaten Basel dengan Kabupaten Bateng, tepatnya di kawasan C2 Desa Lubuk Pabrik kecamatan Lubuk Besar itu memang masuk ke wilayah Kabupaten Bateng.

“Sesuai dengan Permendagri tahun 2008, titik koordinat itu masuk ke Kabupaten Bangka Tengah. Kita Bangka Selatan paling cuma berkuat di faktor sejarah dan informasi dari masyarakat yang berdomisili di dekat titik koordinat daerah perbatasan tersebut, karena Permendagri itu sendiri sampai saat ini belum ada revisi atau perubahan sehingga daerah itu tetap masuk ke Kabupaten Bangka Tengah,” jelas Zamroni, Senin (12/2/2018).

Ia mengatakan, sebelumnya Kabag Pemerintahan Basel sudah pernah mencoba mengkomunikasikan hal tersebut dengan Provinsi Babel untuk meminta fasilitasi mengenai kemungkinan revisi Permendagri tersebut. Karena aturan yang dikeluarkan oleh kementerian itu jika direvisi harus melalui Provinsi. Namun kata Zamroni sampai dengan saat ini belum ada keputusan dari Provinsi. Apakah Permendagri itu masih bisa ditinjau kembali atau memang sudah tidak bisa direvisi lagi.

“Inikan menyangkut historis dari wilayah Bangka Selatan, memang secara aturan Permendagri itu sudah masuk ke wilayah Bangka Tengah, karena mungkin itu sudah dibahas dan ataupun sudah ditandatangani pada tahun 2008. Kita akan mencoba lagi komunikasikan ke Provinsi, karena bisa saja pada saat 2008 itu mungkin saat penentuan titik koordinatnya tidak lengkap sumber datanya atau sumber informasi yang diberikan masyarakat, sehingga berkas Permendagri itu sudah ditandatangani oleh masing-masing bupati dan sampai ke gubernur dan akhirnya keluarlah Permendagri tersebut,” kata Zamroni.

Laman: 1 2 3

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

babelpos.co -- Harian Babel Pos / Jawa Pos Grup Gedung Graha Pena Bangka Jl. Jendral Sudirman No.10 Selindung Baru Pangkalpinang Telp: 0717-433335 Fax:0717-435724

Copyright © 2018 babelpos.co

To Top