oleh

Bangka Dalam Kronik Revolusi Indonesia Tahun 1948-1949 (Bagian Ketiga)

Oleh: Akhmad Elvian – Sejarahwan Bangka

HASIL perundingan Roem-Royen juga mendapat protes keras dari pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia), terutama terhadap isi persetujuan yang disampaikan oleh delegasi Indonesia yang menyatakan: ”mengeluarkan perintah kepada “pengikut Republik yang bersenjata” untuk menghentikan perang gerilya”.

loading...

————–

PANGLIMA Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Jenderal Soedirman sebelum disetujuinya Roem Royen, pada tanggal 1 Mei 1949 telah mengeluarkan amanat yang ditujukan kepada Komandan-komandan Kesatuan dan memperingatkan agar mereka tidak turut memikirkan perundingan karena akibatnya hanya akan merugikan pertahanan dan perjuangan.

Panglima Besar Soedirman tidak begitu yakin dengan niat baik Belanda dalam persetujuan Roem-Royen, sebagaimana ingkarnya Belanda dalam perundingan-perundingan sebelumnya (seperti perjanjian Renville) yang merugikan pihak TNI dan Republik Indonesia.

Jenderal Soedirman selaku Panglima Besar menganggap, bahwa hasil perundingan Roem-Royen belum sah sebelum disetujui oleh PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) yang secara yuridis formal telah memegang mandat kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia semenjak Agresi Militer Belanda Kedua, pada tanggal 19 Desember 1948.

Komentar

BERITA LAINNYA